Not known Details About coretax pajak

Not known Details About coretax pajak

Blog Article

Salah satu tujuan modernisasi perpajakan melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax process

Wajib pajak yang tidak melakukan aktivasi akun pajak tetap dapat melakukan aktivitas perpajakan tapi terbatas.

Buku Besar memberikan gambaran posisi utang dan piutang perpajakan wajib pajak. Bagian kredit mencatat hak seperti pembayaran pajak lebih bayar, sedangkan bagian debit mencatat kewajiban seperti pelaporan kurang bayar.

Pada tahap ini, dilakukan perancangan umum proses bisnis, sistem informasi, serta infrastruktur pendukung seperti jaringan dan perangkat keras. Rancangan umum ini setelah disepakati akan menjadi dasar bagi rancangan rinci selanjutnya.

Sistem perpajakan lama, yang dikenal DJP On the internet untuk sistem perpajakan yang disediakan DJP dan yang disediakan PJAP selama ini, merupakan platform perpajakan elektronik yang telah digunakan sejak beberapa tahun terakhir.

Dengan coretax process ini, kata Iwan, tidak akan ada perekaman administrasi pajak secara guide atau diperiksa oleh manusia. "Jadi bagaimana sedikit mungkin intervensi dari manusia di dalam proses knowledge enter, datanya digital," tegasnya.

Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pengelolaan administrasi perpajakannya.

menyederhanakan pendaftaran NPWP dan aktivasi akun PKP sehingga semua layanan dapat diakses langsung setelah validasi facts.

Simulator coretax tersebut bersifat interaktif. Wajib pajak akan dikenalkan pada berbagai fitur dalam aplikasi coretax.

Menu ini memberikan informasi kompensasi pajak untuk berbagai jenis pajak, seperti PPN dan PPh, sehingga wajib pajak dapat read more memantau hak mereka secara transparan.

3C sendiri adalah method pemberian pelayanan kepada wajib pajak dengan sistem kanal, tetapi tidak terbatas tersebut. 

"Layanan menjadi lebih cepat, akurat, realtime dan untuk pengawasan penegasan penegakkan hukumnya lebih akurat dan adil. Dalam hal ini, DJP juga akan memiliki details yang lebih kredibel, jaringannya terintegrasi dan bisa melakukan keputusan berdasarkan knowledge dan info.

Perubahan yang dapat dilakukan di antaranya perubahan data identitas & profil wajib pajak, serta perubahan data objek PBB.

Transparansi dari akun wajib pajak pun diharapkan akan semakin meningkat karena Wajib Pajak bisa langsung melihat secara utuh seluruh informasi perpajakan mereka.